Layakkah Gus Yahya Dua Periode?
Cherbonnews.com | Ketika NU Bergolak: Masih Layakkah Gus Yahya Memimpin NU Dua Periode? - Nahdlatul Ulama (NU) — sebagai ormas Islam tradisional terbesar di Indonesia — selalu menjadi barometer bagi moderasi beragama, toleransi, dan dinamika sosial-keagamaan di tanah air. Sejak berdiri pada 1926, NU melekat pada tradisi pesantren, praktik Islam Nusantara, serta pendekatan inklusif terhadap budaya dan pluralitas.
Pada 24 Desember 2021, dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung, sah terpilih Yahya Cholil Staquf — akrab disapa Gus Yahya — sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menggantikan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Said Aqil Siradj.
Terpilihnya Gus Yahya pada 2021 sempat disambut dengan harapan baru: bahwa NU akan melanjutkan tradisi Islam Nusantara, memperkuat posisi moderat, dan menjaga peran sosial-keagamaan tanpa terjebak dalam politik praktis — sesuai garis ideologis historis NU.
Namun memasuki pertengahan 2025, NU mendadak berada dalam turbulensi internal. Sebuah risalah rapat harian Syuriyah PBNU (badan ulama tinggi NU) pada 20 November 2025 menjadi pemicu kebingungan dan kegunjingan: tercantum rekomendasi agar Gus Yahya mengundurkan diri — bahkan dalam tiga hari — dari kursi Ketum PBNU.
Alasan pengunduran diri? Tuduhan bahwa kepemimpinan Gus Yahya telah membawa NU memasuki lorong yang dikaitkan dengan “jaringan Zionisme internasional”. Pemicu langsung: undangan terhadap seorang akademikus pro-Zionis dalam perhelatan internal NU — sebuah langkah yang dianggap melanggar sensitivitas komunitas.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah NU sekarang sedang bergolak — dan apakah Gus Yahya masih layak melanjutkan kepemimpinan hingga periode kedua?
Jejak Kepemimpinan Gus Yahya Sejak 2021
Sebelum krisis 2025, penting melihat bagaimana Gus Yahya memposisikan dirinya dan NU sejak terpilih:
Secara struktural, Gus Yahya menggantikan Ketum lama dengan harapan “reformasi internal”: menjaga garis NU sebagai organisasi keagamaan & sosial — bukan partai politik — dan menekankan identitas Islam Nusantara.
Dari latar belakang, Gus Yahya bukan “baru” di NU. Ia sebelumnya menjabat sebagai Katib Aam (2015–2021), dan bahkan pernah menjadi juru bicara pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — menunjukkan pengalaman di arena nasional dan dunia pesantren.
Di masa kepemimpinannya, PBNU tampak aktif mempertahankan posisi keberpihakan terhadap isu internasional seperti Palestina. Gus Yahya beberapa kali menyatakan dukungan PBNU terhadap kemerdekaan Palestina, dan menerima kunjungan duta besar Palestina ke kantor PBNU sebagai bentuk komitmen kemanusiaan dan diplomasi keagamaan.
Secara garis besar, sebelum muncul krisis, ada landasan: NU di bawah Gus Yahya tampak berupaya menjaga warisan moderasi — namun juga membuka ruang diplomasi global dalam konteks Islam Nusantara.
Pemicu Krisis: Undangan Akademikus Pro-Zionis & Isu Pemakzulan
Krisis terbesar terjadi pada November 2025. Berikut rentetan peristiwa dan argumen yang menimbulkan keguncangan:
- Rapat harian Syuriyah PBNU, pada 20 November 2025, menghasilkan risalah yang meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum — ultimatum 3 hari.
- Alasan utama: undangan terhadap seorang akademikus yang dikenal pro-Zionis (Peter Berkowitz) dalam forum internal organisasi (AKN NU). Banyak ulama dan anggota merasa undangan itu melanggar sensitivitas NU terhadap isu Palestina — dan menodai komitmen historis NU.
- Gus Yahya merespons dengan jelas: ia mengaku telah bertemu pihak Syuriyah untuk memberi penjelasan, mengaku perjalanan ke Israel pada 2018 — termasuk pertemuan dengan tokoh Israel — tapi menegaskan bahwa kunjungan itu dilakukan demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan mendukung Zionisme.
- Dia juga menegaskan bahwa tuduhan afiliasi Zionis dan tuduhan penerimaan “duit Rp 900 miliar” hanyalah rumor dan tidak berdasar.
- Meski mendapat tekanan, Gus Yahya menolak mundur — menegaskan bahwa ia mendapatkan mandat 5 tahun dari Muktamar 2021 dan berniat menyelesaikannya.
Situasi ini menunjukkan bahwa NU saat ini berada dalam krisis legitimasi internal — antara komitmen historis terhadap Palestina, keinginan modernisasi/diplomasi, dan sensitivitas anggota tradisional.
Kerangka Analisis: Tantangan Organisasi Besar & Kepemimpinan Ormas Keagamaan
Dari perspektif kajian organisasi dan dinamika ormas keagamaan, beberapa hal perlu dicermati:
Legitimasi Kepemimpinan dan Representasi Basis
— Dalam ormas besar seperti NU, legitimasi bukan sekadar formal: terpilih lewat Muktamar, tapi juga harus tetap merepresentasikan basis — kyai, pesantren, dan jamaah akar rumput. Saat keputusan Syuriyah muncul, itu mencerminkan ada ketidakpuasan signifikan di internal.
— Namun, jika kepemimpinan tetap mempertahankan mandat (asalkan tidak melanggar AD/ART dan secara prosedural sah), maka keputusan mundur secara tergesa-gesa tanpa forum Muktamar bisa mengancam stabilitas kelembagaan.
Konflik Tradisi vs Diplomasi Global
— NU secara historis dikenal dengan identitas tradisional dan Islam Nusantara. Namun, di era globalisasi — konflik internasional seperti Palestina — ormas besar menghadapi dilema: apakah tetap “tertutup” atau aktif bersuara secara global — lewat diplomasi, dialog antaragama.
— Upaya diplomasi global (termasuk dialog lintas agama/politik internasional) berpotensi menarik kontroversi, terutama jika persepsi publik berbeda dengan tujuan tinggi (misalnya: perdamaian, hak asasi manusia).
Risiko Fragmentasi Internal & Polarisasi
— Krisis legitimasi internal dapat membuka ruang fragmentasi — muncul faksi-faksi konservatif vs reformis, atau antara pendukung diplomasi global dan puritan tradisi. Ini bisa melemahkan organisasi, terutama ketika NU dikenal atas keseragaman tafsir dan kebersamaan.
— Jika konflik internal dibiarkan, bisa menghambat fungsi sosial, dakwah, dan pendidikan NU — bahkan bisa memunculkan dualisme kepemimpinan.
Tabel Analisis Mendalam: Kelayakan Gus Yahya untuk Periode Kedua PBNU
Berikut tabel analisis mendalam yang dirancang agar para Nahdliyin dapat melihat gambaran objektif, ringkas, tetapi tetap tajam. Setelah tabel, saya berikan kesimpulan mendalam yang dapat membantu pembaca mengambil sikap secara bijak.
| Aspek | Temuan Utama | Analisis Kritis | Implikasi bagi NU |
|---|---|---|---|
| Legitimasi Kepemimpinan | Terpilih sah melalui Muktamar 2021; pada 2025 muncul desakan mundur dari sebagian Syuriyah. | Ada jarak antara legitimasi formal (Muktamar) dan legitimasi moral (kepercayaan internal). | NU berpotensi mengalami krisis otoritas jika konflik tidak diselesaikan secara prosedural dan kolegial. |
| Hubungan Internasional & Diplomasi | Dialog global, pertemuan dengan tokoh Israel (2018), undangan akademikus pro-Zionis. | Diplomasi global dianggap perlu, tetapi sensitif di tubuh NU karena isu Palestina adalah identitas historis-emosional jamaah. | Jika tidak dikelola hati-hati, dapat menimbulkan polarisasi dan menurunkan kepercayaan warga NU. |
| Komitmen terhadap Palestina | PBNU di bawah Gus Yahya tetap menyatakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. | Pernyataan normatif kuat, tetapi langkah yang dipersepsikan “berlawanan” membuat pesan sering tidak dipercaya sebagian warga. | Perlu konsolidasi narasi yang kuat dan terukur agar kompatibel antara diplomasi dan komitmen moral. |
| Reformasi Internal & Modernisasi | Upaya memperbaiki tata kelola, memperluas jejaring global, memperkuat branding Islam Nusantara. | Reformasi berjalan, tetapi ritme dan orientasinya tidak selalu dipahami seluruh lapisan NU. | Reformasi tanpa komunikasi berlapis berisiko menyebabkan resistensi struktural dan kultural. |
| Relasi Ketua Umum vs Syuriyah | Terjadi ketegangan terkait wewenang, prosedur, dan persepsi arah organisasi. | Model tandem leadership NU menuntut harmoni; ketika disharmoni muncul, legitimasi cepat goyah. | Jika relasi Syuriyah–Tanfidziyah retak, NU dapat memasuki fase krisis identitas & dualisme. |
| Dukungan Basis (Pesantren, Jam'iyyah Akar Rumput) | Sebagian mendukung modernisasi, sebagian resisten terhadap kebijakan tertentu. | Basis NU sangat heterogen; pemimpin harus membawa simbol keteduhan dan keseimbangan. | Tanpa rekonsiliasi, dukungan basis dapat terpecah — mengurangi kekuatan sosial NU. |
| Kapasitas Kepemimpinan Krisis | Gus Yahya tegas menolak mundur; memilih jalur dialog terbatas. | Sikap tegas dibutuhkan, tetapi ketegasan tanpa rekonsiliasi dapat terbaca sebagai rigiditas. | Diperlukan strategi komunikasi publik & internal yang lebih empatik dan inklusif. |
| Prospek Periode Kedua | Tergantung konsolidasi, transparansi, dan penerimaan struktur ulama. | Potensi stabil jika rekonsiliasi tercapai; berbahaya jika konflik dibiarkan. | Keberlanjutan ormas sangat tergantung stabilitas kepemimpinan dan kepercayaan ulama. |
Menimbang Masa Depan NU dan Sikap yang Perlu Diambil Nahdliyin
Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi; ia adalah tradisi hidup, tempat nilai, sanad, dan sejarah berkumpul dalam satu tubuh besar. Karena itu, pertanyaan apakah Gus Yahya layak atau tidak memimpin dua periode tidak dapat dijawab dengan emosional atau memilih satu sisi tanpa mempertimbangkan keseimbangan.
1. Gus Yahya memiliki kapasitas intelektual, pengalaman struktural, dan jejaring global yang mampu membawa NU memasuki arena internasional.
Dalam konteks dunia Islam yang terus dinamis, figur pemimpin yang mampu berdialog pada level global memang dibutuhkan. Ini adalah modal penting.
Namun modal saja tidak cukup.
2. Kepemimpinan NU bukan hanya tentang visi global, tetapi juga tentang kemampuan merawat kepercayaan para kiai dan jamaah.
NU lahir dari para ulama, tumbuh dari pesantren, dan ditopang oleh jamaah yang menjadikan Palestina sebagai simbol solidaritas dan cinta kemanusiaan. Setiap langkah yang mengaburkan komitmen itu — meski dilandasi niat diplomasi — akan selalu memicu resistensi.
Krisis 2025 menunjukkan bahwa jarak komunikasi antara pusat dan basis masih terjadi.
Dan itu tidak bisa diabaikan.
3. Para Nahdliyin harus menilai bukan sekadar siapa pemimpinnya, tetapi apa dampak kepemimpinan itu bagi persatuan NU.
Pertanyaan paling penting bagi warga NU adalah:
Apakah periode kedua Gus Yahya akan memperkuat persatuan, atau justru memperdalam polarisasi di tubuh NU?
Jika rekonsiliasi antara Syuriyah dan Tanfidziyah dapat dilakukan, transparansi diperkuat, diplomasi internasional dikomunikasikan dengan jernih, dan sensitivitas basis dijaga, maka periode kedua masih mungkin dan dapat memberi stabilitas.
Namun jika ketegangan dibiarkan menggantung, jika sebagian besar kiai tetap merasa tidak nyaman, dan jika jurang kepercayaan tidak dijembatani, maka NU perlu mempertimbangkan kader lain demi menjaga persatuan dan marwah jam’iyyah.
4. NU harus tetap ingat: musuh terbesar organisasi bukan pihak luar — melainkan retaknya rumah sendiri.
Pemimpin yang paling layak adalah yang mampu mengakui kegelisahan anggota, merangkul para ulama, menghindari arogansi intelektual, dan memahami bahwa dalam NU, kekuasaan bukan tujuan, tetapi amanah.
5. Keputusan akhirnya ada di tangan Muktamar — tetapi penilaian warga NU hari ini akan membentuk arah itu.
Pilihan harus dilakukan dengan kepala jernih, hati yang tenang, dan kesadaran bahwa persatuan lebih tinggi nilainya daripada kepentingan siapa pun.
Argumen Mendukung Periode Kedua (Pro-Lanjutkan): Stabilitas dan Adaptasi Kontekstual
Ada sejumlah argumen yang bisa mendukung bahwa Gus Yahya masih layak untuk periode kedua:
- Pengalaman & Rekam Jejak Organisasi: Gus Yahya bukan figur baru — sebelumnya menjabat Katib Aam, paham struktur NU, pesantren, dan dinamika ormas besar. Ini penting untuk menjamin kelangsungan manajemen internal.
- Pendekatan Diplomasi Global & Moderasi Keagamaan: Di tengah tantangan global (keamanan, pluralisme, dialog lintas agama), kepemimpinan yang peka terhadap dunia internasional dan diplomasi bisa menjaga relevansi NU di abad ke-21 tanpa melepaskan akar tradisi.
- Komitmen terhadap Isu Sosial & Kemanusiaan: Pernyataan dan langkah nyata mendukung Palestina menunjukkan bahwa NU tetap aktif dalam advokasi keadilan global — ini sejalan dengan nilai kemanusiaan universal, bukan semata politik dalam negeri.
Stabilitas Organisasi: Mengganti ketua tengah periode bisa memicu disorientasi dan konflik — terutama jika tidak melalui forum Muktamar. Periode kedua bisa memberi ruang konsolidasi dan rekonsiliasi.
Argumen Menolak Periode Kedua (Pro-Evaluasi / Pergantian): Krisis Legitimasi & Risiko Polarisasi
Namun, ada argumen kuat mengapa periode kedua perlu dipertimbangkan ulang:
- Krisis Kepercayaan Internal: Desakan mundur oleh Syuriyah menunjukkan bahwa sebagian besar ulama senior NU merasa kepemimpinan saat ini tidak mewakili nilai dan aspirasi mereka — ini bahaya bagi legitimasi institusi.
- Kontroversi Diplomasi yang Mencederai Persepsi Publik & Basis NU: Undangan akademikus pro-Zionis dan kunjungan ke Israel — meskipun atas nama dialog — dianggap oleh banyak warga NU sebagai tindakan inkonsisten terhadap solidaritas Palestina. Ini bisa memecah basis dukungan.
- Risiko Polarisasi dan Fragmentasi Organisasi: Jika konflik internal berlarut tanpa penyelesaian, NU bisa kehilangan kebersamaan ideologis, khittah, dan menjadi rentan terhadap dualisme kepemimpinan.
- Kehati-hatian terhadap Identitas & Warisan NU: NU lahir sebagai ormas tradisional, memperjuangkan Islam Nusantara dan praktik moderat — setiap langkah harus mempertimbangkan akar budaya dan keyakinan jamaah. Diplomasi global jangan sampai menjauhkan NU dari akar-akar historis dan basis jamaah.
Antara Stabilitas dan Kehati-hatian — NU di Persimpangan
Dari analisis di atas, jelas bahwa pertanyaan “Apakah Gus Yahya layak memimpin NU dua periode?” tidak punya jawaban hitam-putih. NU kini memang berada di persimpangan:
- Di satu sisi: dunia berubah cepat — globalisasi, krisis keagamaan, konflik internasional. NU perlu figur pemimpin yang adaptif, visioner, memahami diplomasi dan moderasi global, tanpa melepaskan akar tradisi. Gus Yahya berpeluang menjawab itu.
- Di sisi lain: organisasi besar dan tradisional seperti NU punya tanggung jawab terhadap basis jamaah — ulama, santri, pondok — yang menuntut kepemimpinan setia pada khittah, transparan, dan menjaga kepercayaan internal. Krisis legitimasi seperti sekarang menunjukkan bahwa terus melanjutkan tanpa rekonsiliasi bisa menyakitkan bagi kebersamaan internal.
Dengan demikian, keputusan meneruskan kepemimpinan Gus Yahya hingga periode kedua hanya bisa dibenarkan jika ada upaya rekonsiliasi serius, transparansi penuh, dan komitmen tegas menjaga nilai-nilai NU. Jika tidak — dan krisis internal serta ketidakpercayaan terus menganga — mungkin saatnya NU mempertimbangkan alternatif kepemimpinan yang lebih representatif bagi seluruh basis.