 |
| Analisis politik menyeluruh tentang krisis kelas menengah Indonesia: dari tekanan ekonomi dan politik pencitraan hingga solusi kebijakan berbasis teori demokrasi dan keadilan sosial. |
Fenomena Khansa bukanlah cerita tunggal. Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), 9.48 juta warga Indonesia kelas menengah telah “turun kelas”. Jumlah mereka menyusut drastis dari 21.45% menjadi hanya 17.13% dari total populasi. Di saat yang sama, kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah justru membengkak, menciptakan piramida sosial yang semakin lebar di bagian bawah dan tumpul di tengah . Krisis ini seringkali dikerdilkan menjadi sekadar dampak pandemi, padahal akar masalahnya bersifat struktural dan politis.
Artikel ini akan membedah nasib kelas menengah Indonesia melalui lensa teori politik. Kita akan menelusuri bagaimana tekanan ekonomi berkelindan dengan kebijakan yang tidak inklusif, menganalisis respons politik kelas menengah yang ambigu, dan akhirnya menawarkan kerangka solusi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi substantif. Dengan memahami dinamika politik di balik krisis ini, kita dapat mencari jalan keluar yang tidak hanya memulihkan daya beli, tetapi juga mengembalikan peran kelas menengah sebagai pilar demokrasi dan kemajuan bangsa.
Anatomi Krisis: Tekanan Ekonomi dan Kegagalan Perlindungan Sosial
Kelas menengah Indonesia terjepit dalam paradoks yang pahit. Di satu sisi, mereka dielu-elukan sebagai motor penggerak ekonomi yang menyumbang lebih dari 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional . Di sisi lain, mereka justru paling rentan terperosok ketika badai ekonomi menerpa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata nilai konsumsi sebuah rumah tangga di Kota Yogyakarta, misalnya, mencapai Rp7,02 juta per bulan—angka yang jauh di atas kemampuan finansial banyak keluarga seperti Khansa.
Tekanan Multidimensional yang Menghimpit
Beberapa faktor yang secara sistematis menggerus posisi kelas menengah adalah:
- Inflasi selektif pada kebutuhan pokok: Inflasi pangan yang seringkali melonjak di atas 10%—jauh melebihi inflasi umum—langsung menghantam daya beli karena sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk konsumsi dasar.
- Biaya hidup perkotaan yang melambung: Harga properti, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan di kota-kota besar meningkat jauh lebih cepat daripada pertumbuhan upah.
- Transformasi pasar kerja: Otomatisasi, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi global menyempitkan peluang kerja formal yang menjadi sandaran utama kelompok ini.
Negara yang Absen: Ironi Keterjepitan Administratif
Yang memperparah kondisi ini adalah kegagalan sistem perlindungan sosial dalam menjangkau mereka yang terjepit. Kisah Alya, mahasiswa arsitektur anak seorang PNS dengan gaji Rp2,5 juta, adalah contoh nyata. Meski secara ekonomi pas-pasan, statusnya sebagai “anak PNS” menghalanginya mendapatkan beasiswa KIP Kuliah atau keringanan uang kuliah. “Tidak ada urgensi,” begitu kampus menolak permohonannya. Alya kemudian terjebak dalam rutinitas kerja paruh waktu yang melelahkan demi bertahan hidup di perantauan.
Kasus ini mengungkap sebuah kesenjangan kebijakan yang fatal: kelompok yang secara teknis tidak miskin, tetapi juga tidak cukup aman secara ekonomi, justru terjatuh pada celah yang tak terjangkau oleh program bantuan sosial. Mereka terlalu “kaya” untuk mendapat bantuan, tetapi terlalu “miskin” untuk mencapai kestabilan finansial. Menurut The PRAKARSA, kelompok ini sering menjadi “anak tiri” dalam skema perlindungan sosial yang ada.
Tabel 1: Klasifikasi Sosial-Ekonomi dan Tekanan yang Dihadapi
| Kelompok | Kisaran Pengeluaran per Kapita/Bulan (Bank Dunia) | Proporsi Populasi (2024) | Tekanan Utama |
|---|---|---|---|
| Kelas Menengah | > Rp2,04 juta | 17.13% (menyusut) | Inflasi, biaya hidup, beban pajak |
| Calon Kelas Menengah | Rp874,398 - Rp2,04 juta | 49.20% (terbesar) | Ketidakstabilan, risiko “turun kelas” |
| Rentan Miskin | Rp582,932 - Rp874,398 | 24.23% (membesar) | Daya beli rendah, ketergantungan bantuan |
Narasi Politik dan Pengalihan Isu: Ketika Krisis Diredam oleh Wacana
Dalam teori politik kontemporer, pengelolaan persepsi publik seringkali menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari masalah struktural. Konflik kelas menengah Indonesia kerap dibingkai ulang menjadi narasi yang lebih sederhana dan emosional, menghindari pertanyaan mendasar tentang keadilan distributif dan akuntabilitas kebijakan.
Pandemi sebagai “Kambing Hitam” yang Terlalu Sempurna
Pemerintah, seperti dilaporkan BBC, kerap menunjuk pandemi Covid-19 sebagai penyebab tunggal kemunduran kelas menengah. Meski pandemi memang berdampak besar, fokus berlebihan pada faktor eksternal ini mengaburkan kelemahan struktural yang sudah ada sebelumnya: sistem jaminan sosial yang timpang, ketergantungan pada konsumsi domestik tanpa fondasi produktif yang kuat, dan kebijakan fiskal yang kurang progresif. Narasi ini menggeser tanggung jawab dari ranah kebijakan domestik ke ranah bencana global yang tak terduga.
Politik Pencitraan versus Kebijakan Substansif
Di tengah tekanan ekonomi, respons politik seringkali hadir dalam bentuk program seremonial atau bantuan simbolis yang visibilitasnya tinggi, tetapi dampaknya terbatas dan sementara. Padahal, yang dibutuhkan adalah reformasi kebijakan mendasar seperti:
- Reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan beban hidup nyata.
- Penguatan sistem jaminan sosial universal yang melindungi semua warga negara, tidak hanya yang termiskin.
- Kebijakan industri dan ketenagakerjaan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas upah layak.
Menurut analisis Dinamika Politik Teori Kontemporer, tantangan utama di Indonesia termasuk adaptasi terhadap globalisasi dan mengatasi ketidaksetaraan sosial yang kritis . Pengalihan isu hanya akan memperdalam masalah ini, karena mencegah terjadinya diskusi publik yang mendalam dan solutif tentang akar ketimpangan.
Respons Kelas Menengah: Ambivalensi Politik dan Pencarian Jalan Keluar
Menghadapi kondisi terjepit, bagaimana kelas menengah Indonesia merespons secara politik? Survei Litbang Kompas mengungkap sikap yang ambigu dan tampak kontradiktif.
Loyalitas yang Terbagi dan Pilihan Pragmatis
Di satu sisi, kelas menengah (baik bawah maupun atas) menunjukkan loyalitas kuat pada partai-partai nasionalis seperti PDI-P, Gerindra, dan Golkar. Di sisi lain, preferensi terhadap partai berbasis agama menunjukkan perpecahan. Kelas menengah atas cenderung memilih partai dengan ciri konservatif yang lebih kuat seperti PKS, sementara kelas menengah bawah membagi pilihannya secara lebih merata di antara partai Islam .
Ambiguitas ini merefleksikan kondisi terjepit mereka. Sebagai kelompok yang ingin mempertahankan atau meningkatkan statusnya, pilihan politik mereka didorong oleh pertimbangan pragmatis—bahkan oportunis—daripada kesetiaan ideologis murni. Tokoh berpengaruh (alasan kurang rasional) dan visi-misi partai (alasan rasional) sama-sama berperan dalam keputusan mereka, menciptakan campuran antara harapan dan kalkulasi.
Keterlibatan di Luar Kotak Suara: Sebuah Potensi
Di balik ambivalensi elektoral, terdapat potensi keterlibatan politik non-partisan yang perlu dikembangkan. Menurut ACLC KPK, generasi muda—yang banyak berasal dari keluarga kelas menengah—dapat terlibat melalui gerakan sosial, petisi, atau diskusi kritis. Bentuk partisipasi ini penting untuk membangun advokasi berbasis isu yang mendorong kebijakan pro-kelas menengah, melampaui siklus elektoral yang seringkali transaksional.
“Mereka berharap partai politik yang dipilih bisa menjadi tumpuan harapan,” tulis Litbang Kompas, menggambarkan ekspektasi yang dibebankan pada institusi politik. Namun, ketika harapan ini terus menerus kandas, risiko terbesarnya adalah apatisme politik masif atau sebaliknya, dukungan pada narasi populis yang menyederhanakan masalah dan menawarkan solusi instan.
Mencari Solusi: Dari Teori Politik ke Kebijakan Nyata
Mengatasi krisis kelas menengah memerlukan pendekatan yang melampaui kebijakan ekonomi konvensional. Kita perlu kerangka politik yang memandang stabilitas kelas menengah sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar mesin konsumsi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, berikut adalah beberapa prinsip dan rekomendasi kebijakan.
Reorientasi Filosofis: Keadilan sebagai Dasar Kebijakan
Pertama, pemerintah perlu mengadopsi prinsip keadilan sosial (social justice) sebagai landasan filosofis. Teori John Rawls dalam “A Theory of Justice”, khususnya prinsip “difference principle”, relevan di sini: ketimpangan ekonomi hanya boleh dibenarkan jika kebijakan yang menciptakannya juga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan. Kebijakan yang saat ini mengorbankan kelas menengah untuk subsidi target tertentu atau menarik pajak progresif tanpa jaminan sosial memadai, bertentangan dengan prinsip ini.
Kebijakan Nyata yang Dapat Diterapkan
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Menuju Universalisme
Skema seperti Universal Basic Income (UBI) yang diusulkan The PRAKARSA patut dipertimbangkan sebagai jaring pengaman sosial yang inklusif . UBI dapat menyederhanakan bantuan, mengurangi stigma, dan secara langsung meningkatkan daya beli kelompok rentan dan calon kelas menengah.
Reformasi Fiskal yang Pro-Keadilan
Pemerintah perlu merancang ulang sistem perpajakan dengan:
- Insentif pajak untuk pengeluaran esensial seperti pendidikan dan kesehatan .
- Review kebijakan subsidi agar lebih proporsional dan tidak mengabaikan kelompok menengah-bawah.
- Penghapusan berbagai pungutan informal yang membebani usaha kecil dan menengah (UKM).
Investasi Strategis pada Sumber Daya Manusia dan UMKM
Karena otomatisasi mengancam lapangan kerja, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang masif dan relevan dengan kebutuhan industri mutlak diperlukan. Dukungan kepada UKM—yang banyak dimiliki kelas menengah—melalui akses kredit, bantuan teknis, dan kemitraan dengan usaha besar, juga penting untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Memperkuat Arena Publik: Peran Masyarakat Sipil dan Media
Teori Jürgen Habermas tentang “public sphere” (ruang publik) mengingatkan kita bahwa demokrasi sehat memerlukan ruang diskursus yang bebas dan rasional. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus terus menerangi krisis kelas menengah sebagai isu struktural, menolak reduksi menjadi narasi individual atau nasib semata. Tekanan publik yang konsisten diperlukan untuk menjaga agar isu ini tetap menjadi prioritas agenda politik.
Kelas Menengah sebagai Barometer Demokrasi Indonesia
Nasib kelas menengah Indonesia lebih dari sekadar angka statistik tentang daya beli atau jumlah pengeluaran. Ia adalah barometer kesehatan demokrasi dan keadilan sosial di negeri ini. Penurunan 9,48 juta orang dari kelas menengah dalam lima tahun bukanlah kemunduran statistik biasa, melainkan gejala dari kegagalan politik dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kisah Khansa yang hidup pas-pasan dan Alya yang berjuang untuk kuliah bukanlah kegagalan personal. Mereka adalah konsekuensi dari sistem yang menempatkan kelompok besar masyarakat pada posisi rentan, terjebak di antara beban hidup yang tinggi dan perlindungan negara yang minim. Masa depan ekonomi dan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan kita mengatasi krisis ini.
Solusinya memerlukan keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural. Mulai dari sistem jaminan sosial yang menyeluruh, kebijakan fiskal yang adil, hingga komitmen untuk membangun ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja berkualitas. Keadilan, dalam perspektif politik, harus dimaknai sebagai pemberian kesempatan yang nyata bagi setiap warga untuk hidup bermartabat, bukan sekadar bertahan hidup.
Sebagai langkah awal, kita semua dapat terlibat: mendorong diskusi publik yang berbasis data, mempertanyakan kebijakan yang tidak inklusif, dan menggunakan hak politik untuk memilih wakil yang serius mengusung agenda perlindungan kelas menengah. Bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda juga merasakan tekanan yang sama? Mari bagikan perspektif Anda di komentar dan teruskan percakapan penting ini.
Referensi
[1] N. A. Widadio and V. Singgih, “Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran,” BBC News Indonesia, Dec. 01, 2024. [Online].
[2] V. Gitiyarko, “Analisis Litbang ‘Kompas’: Sikap Politik Kelas Menengah yang Ambigu di Pemilu 2024,” Kompas.id, Jun. 2022. [Online].
[3] The PRAKARSA, “Krisis Kelas Menengah Indonesia: Perlindungan untuk Semua,” The PRAKARSA, Sep. 19, 2024. [Online].
[4] T. F. Giyandri and J. B. B. Sinaga, “Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, vol. 4, no. 3, pp. 371–378, Apr. 2024. [Online]
[5] ACLC KPK, “Pentingnya Generasi Remaja Belajar Politik,” ACLC KPK, Feb. 27, 2024. [Online].
[6] S. Mawaddah, I. I. Hajar, and Wasid, “Teori Konflik Kekuasaan dan Dinamika Politik di Indonesia,” Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization, vol. 8, no. 1, pp. 14–31, Sep. 2024. [Online]
[7] Alinea.id, “Kebijakan pro-kelas menengah yang harus diterapkan pemerintah,” Alinea.id, Oct. 24, 2024. [Online].