Cherbonnews.com | Presiden, Prabowo Subianto - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparat dan lembaga negara yang telah bekerja cepat dalam menyelamatkan aset milik negara dari praktik ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan usai menyaksikan penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10).
 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto |
Presiden juga memberikan penghargaan khusus kepada Jaksa Agung dan seluruh petugas penegak hukum atas kinerja mereka dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum di sektor pertambangan. “Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, kepada pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini,” tegasnya.
Langkah penegakan hukum tersebut, menurut Presiden, bukan hanya tindakan represif, tetapi juga strategi besar dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah, kata Prabowo, ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
“Saya kira ini prestasi yang membanggakan. Saya minta diteruskan Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla. Teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujarnya menegaskan kembali.
Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam yang selama ini rentan terhadap praktik penyelundupan dan pertambangan ilegal. Dengan pengembalian aset kepada BUMN strategis seperti PT Timah Tbk., pemerintah berharap sektor tambang nasional dapat kembali dikelola secara legal, transparan, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut juga menunjukkan sinergi antarlembaga penegak hukum, militer, dan instansi fiskal yang selama ini menjadi kunci dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Langkah ini memperlihatkan wajah baru birokrasi penegakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, praktik tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung memang menjadi perhatian pemerintah. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di daerah. Pemerintah menilai bahwa penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi cara efektif untuk menekan kerugian negara dan menegakkan kedaulatan ekonomi.
Momentum penyerahan aset rampasan ini juga mencerminkan arah baru pemerintahan Prabowo yang menempatkan aspek penegakan hukum sebagai fondasi ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menandai transisi dari kebijakan reaktif menuju kebijakan sistemik, di mana penyelamatan aset negara dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang.
Dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan terukur, Prabowo menegaskan bahwa agenda penyelamatan kekayaan negara bukan semata-mata proyek politik, melainkan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjaga amanah rakyat.
🟥 Catatan Editorial
Dari Penegakan Hukum Menuju Kedaulatan Ekonomi
Langkah Presiden Prabowo untuk mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum dan menyerahkan aset rampasan negara kepada BUMN strategis patut diapresiasi sebagai tonggak penting reformasi ekonomi berbasis keadilan. Namun, di balik simbolisme acara seremonial itu, tantangan yang lebih besar justru terletak pada keberlanjutan kebijakan dan pengawasan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi tidak berhenti pada level penindakan, melainkan berlanjut hingga reformasi sistem pengelolaan sumber daya alam. Kasus pertambangan ilegal seringkali melibatkan jaringan ekonomi dan politik yang kompleks. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparansi lintas lembaga, potensi penyimpangan dapat kembali terjadi.
Konsistensi penegakan hukum menjadi kunci. Publik akan menilai keseriusan pemerintah bukan dari besarnya aset yang diselamatkan, tetapi dari kemampuannya mencegah kejahatan serupa berulang. Dalam konteks ini, upaya Prabowo dapat menjadi titik balik menuju tata kelola ekonomi nasional yang lebih berdaulat—jika komitmen politiknya benar-benar diikuti oleh sistem yang bersih dan akuntabel.
Posting Komentar