Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri, Bahas MBG hingga Ketahanan Pangan dan Energi

Cherbonnews.com | Berita, Presiden Probowo Subianto - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan internal dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (5/10). Pertemuan itu membahas kemajuan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, hingga ketahanan pangan dan energi nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan sesuai arah kebijakan Presiden. “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” ujar Seskab Teddy.

Teddy menambahkan, dalam rapat tersebut, Presiden secara khusus menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih,” kata Teddy.

Penegasan itu menunjukkan perhatian Presiden tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga pada aspek kesehatan dan higienitas rantai penyajian makanan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa distribusi makanan bergizi di sekolah dan lembaga masyarakat berlangsung dengan standar kebersihan tinggi.

Selain soal MBG, Presiden juga memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia diminta meninjau kondisi fisik pondok pesantren di berbagai daerah, termasuk melakukan perbaikan bangunan yang dinilai tidak layak atau rawan dari sisi keselamatan.

“Selanjutnya Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki Pondok Pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik Pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” jelas Seskab Teddy.

Pertemuan di Kertanegara itu berlangsung tertutup, namun sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan menyebut pembahasan juga mencakup persiapan pelaksanaan stimulus ekonomi tahap kedua menjelang akhir tahun fiskal 2025. Stimulus ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan dan energi global.

Langkah Presiden Prabowo yang memilih memanggil para menteri di luar agenda resmi Istana mencerminkan gaya kepemimpinan yang lebih langsung dan personal dalam memantau program strategis. Beberapa pengamat menilai pendekatan ini menjadi ciri khas kepemimpinan Prabowo yang mengutamakan kontrol lapangan dan pelaporan cepat dari pembantunya.

Kebijakan MBG sendiri telah menjadi simbol prioritas pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan utama kini bergeser pada kualitas pelaksanaan di lapangan—terutama pada aspek logistik, kebersihan dapur, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dalam konteks ketahanan nasional, pembahasan mengenai pangan dan energi dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang di tengah dinamika global yang kian kompleks.

🟥 Catatan Editorial

Kepemimpinan yang Mengawasi dari Dekat

Pertemuan di Kertanegara memperlihatkan pola kepemimpinan yang lebih proaktif dan berorientasi pada kontrol personal oleh Presiden Prabowo. Gaya ini memiliki dua sisi: di satu sisi, ia menegaskan komitmen terhadap efisiensi dan tanggung jawab langsung atas program strategis; di sisi lain, ia menandai kecenderungan sentralisasi pengawasan yang menuntut birokrasi bekerja lebih cepat dan tepat.

Kritik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme evaluasi dan transparansi kebijakan tetap terjaga dalam sistem pemerintahan yang makin bergantung pada keputusan di lingkar inti kekuasaan. Program seperti MBG, Koperasi Desa, dan ketahanan pangan membutuhkan tata kelola lintas kementerian yang kuat, bukan sekadar pengawasan presiden secara personal.

Jika koordinasi lintas sektor dapat dikonsolidasikan tanpa kehilangan transparansi dan akuntabilitas publik, maka gaya kepemimpinan “langsung turun tangan” ini bisa menjadi model baru pemerintahan yang tangguh dan adaptif—sebuah perpaduan antara kontrol presiden dan profesionalisme birokrasi yang sehat.

---
Sumber: Presidenri.go.id
Penulis: Redaksi cherbonnews.com
Editor: Muhammad Irfan Habibi

Post a Comment