 |
| Ilmu Politik: Teori dan Metodologi |
Sejarah singkat
Ilmu politik sebagai disiplin modern berkembang dari tradisi filsafat politik dan kajian hukum (Aristoteles, Hobbes, Locke) menjadi bidang empiris abad ke-20 yang mengadopsi metode sosial-science. Periode pasca-Perang Dunia II menandai pergeseran besar: behavioral revolution (pergerakan behavioral) mendorong fokus pada perilaku individu, survei, dan analisis kuantitatif untuk menjadikan studi politik “lebih ilmiah”. Tokoh-tokoh seperti Charles Merriam mempromosikan pendekatan ini; kritik kemudian melahirkan gelombang baru (new institutionalism, konstruktivisme, dan revival studi historis) yang menegaskan kembali pentingnya institusi, norma, identitas, dan proses historis.
Tiga persoalan inti ilmu politik (kerangka analitik)
Untuk menstrukturkan diskusi, kita bisa membagi persoalan inti ilmu politik menjadi tiga pertanyaan:
Siapa yang berkuasa? (analisis distribusi kekuasaan — pluralisme vs elitisme). Robert Dahl dan karyanya tentang pluralisme menempatkan kompetisi antar-kelompok sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dalam demokrasi.
Mengapa institusi bertahan atau berubah? (analisis institusional). New institutionalism menggarisbawahi bahwa aturan formal dan informal membentuk insentif aktor dan hasil politik.
Bagaimana hubungan internasional diorganisasi? (teori sistem global). Perspektif struktural-realist (Kenneth Waltz) melihat sistem internasional sebagai anarki yang menuntut perilaku negara tertentu; konstruktivisme (Alexander Wendt) menyoroti peran norma, identitas, dan konstruksi sosial. Kedua pendekatan ini menawarkan jawaban berbeda atas bagaimana dan mengapa negara berperilaku.
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak eksklusif; satu penelitian dapat menggabungkan analisis aktor, institusi, dan struktur.
Paradigma utama dalam ilmu politik
1. Pendekatan Normatif / Klasik
Berasal dari tradisi filsafat politik: fokus pada keadilan, legitimasi, dan nilai-nilai normative demokrasi. Berguna saat kajian ingin merekomendasikan apa yang seharusnya—mis. analisis konstitusi atau doktrin HAM.
2. Behavioralisme (Empiris-kuantitatif)
Menekankan observasi perilaku individu/kelompok dan penggunaan metode kuantitatif: survei, eksperimen, statistik inferensial. Cocok untuk pertanyaan yang menuntut generalisasi empiris (mis. faktor determinan partisipasi pemilih). Gerakan ini menyusun landasan metodologis yang memodernkan disiplin.
3. Institusionalisme Baru (New Institutionalism)
Institusi (formal & informal) bukan sekadar wadah, melainkan determinan perilaku: aturan permainan memengaruhi hasil politik. March & Olsen adalah tokoh kunci yang mengaitkan organisasi formal, rutinitas, dan norma dengan hasil kolektif. Pendekatan ini sangat relevan untuk studi birokrasi, konstitusi, dan reformasi administrasi.
4. Rasional Choice / Ekonomi Politik
Mengaplikasikan teori ekonomi mikro (alokasi, insentif, permainan) ke perilaku politik. Anthony Downs adalah contoh klasik yang mengembangkan teori ekonomi tentang pemilu. Pendekatan ini kuat untuk memodelkan keputusan strategis aktor rasional.
5. Konstruktivisme & Kultur (terutama dalam IR)
Menegaskan bahwa banyak “fakta” politik (norma, identitas, kepatuhan pada aturan internasional) adalah hasil konstruksi sosial. Alexander Wendt menegaskan bagaimana identitas dan praktik bisa membentuk struktur internasional. Pendekatan ini penting saat menjelaskan perubahan norma, legitimasi rezim, atau transformasi identitas nasional.
6. Realisme Struktural (IR)
Kenneth Waltz mengemukakan bahwa distribusi kekuatan dan struktur sistem internasional menjelaskan perilaku negara. Pendekatan ini berguna untuk memahami kepentingan keamanan dan dinamika keseimbangan kekuatan.
Metodologi
Ilmu politik adalah disiplin multi-metodologis. Di bawah ini ringkasan metode utama, kapan dipakai, dan kekuatan/lemahannya.
1. Kuantitatif: survei, eksperimen, statistik
- Survei untuk opini publik, perilaku pemilih; kuat untuk generalisasi populasi bila sampling representatif.
- Eksperimen lapangan/laboratorium untuk kausalitas terkontrol pada tingkat mikro (mis. efek pesan kampanye).
- Analisis statistik (regresi, panel data) untuk hubungan variabel pada data cross-sectional atau time-series.
Kelemahan: bisa mengabaikan konteks historis dan mekanisme kausal mendalam.
2. Kualitatif: studi kasus, wawancara mendalam, etnografi, analisis wacana
- Studi kasus (case study) memungkinkan rekonstruksi proses, dinamika, dan mekanisme kausal dalam konteks nyata. Robert Yin menjabarkan desain case study yang ketat untuk menjamin validitas internal.
- Process tracing: teknik dalam studi kasus untuk menguji mekanisme kausal melalui bukti berurutan—sangat berguna saat menjawab mengapa suatu keputusan muncul (George & Bennett; Bennett & Checkel).
3. Komparatif (controlled comparison)
Metode membandingkan beberapa kasus untuk mengeksplorasi variabel penyebab. Karya klasik Przeworski & Teune mengembangkan logika perbandingan sosial. Komparatif efektif untuk mengidentifikasi pola umum sambil tetap sensitif pada variasi konteks.
4. Multi-metode / Mixed methods
Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan kekuatan internal validity sekaligus generalisasi eksternal. Panduan metodologis modern (mis. King, Keohane, Verba) merekomendasikan prinsip-prinsip kuat inferensial bagi penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Desain penelitian: dari pertanyaan ke inferensi yang valid
Bagian paling sering diabaikan oleh penelitian gagal adalah desain penelitian: memilih case, menetapkan variabel, membangun proposisi teoritis, dan menentukan bukti yang akan menolak hipotesis alternatif. King, Keohane, dan Verba (KKV) menekankan pentingnya logika inferensial agar penelitian kualitatif dapat diperlakukan sebagai upaya ilmiah yang sah. Prinsip mereka: jelaskan bagaimana data akan membedakan hipotesis yang bersaing sebelum mengumpulkan bukti.
George & Bennett menambah toolkit praktis untuk case-oriented research—termasuk struktur perancangan kasus, evaluasi bukti, dan cara menerjemahkan temuan kasus menjadi pernyataan teoritis yang dapat diuji pada level lebih luas.
Contoh aplikasi: bagaimana teori dan metode bertemu dalam studi nyata
Untuk mengilustrasikan sinergi antara teori dan metode, bayangkan riset tentang kenapa reformasi birokrasi gagal di negara tertentu. Kerangka teoretis bisa menggabungkan new institutionalism (aturan & rutinitas birokrasi), rasional choice (insentif pejabat), dan perilaku (norma administratif). Desain penelitian yang baik mungkin menggunakan:
- studi kasus komparatif antara dua kementerian (Yin; George & Bennett),
- wawancara mendalam dengan pejabat (kualitatif) untuk process tracing mekanisme keputusan,
- data kuantitatif kinerja administratif sebelum/ sesudah reform (panel data) untuk menguji efek kebijakan.
Hasil yang meyakinkan akan menunjukkan bukan hanya korelasi, tetapi urutan langkah dan mekanisme yang masuk akal secara teoritis—mis. bagaimana aturan promosi yang menguntungkan patronase meneruskan insentif untuk menolak reform. Ini contoh bagaimana konsep akademis berpadu dengan bukti empiris untuk menjawab pertanyaan yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pengawas HAM.
Tantangan kontemporer dan pergeseran paradigma
Beberapa tantangan dan perkembangan yang saat ini memengaruhi ilmu politik:
- Big data & computational social science: dataset besar (media sosial, administrasi publik digital) membuka peluang baru untuk analisis perilaku dan jaringan, namun menuntut keterampilan komputasi dan etika privasi.
- Krisis kepercayaan publik & polarisation: fenomena ini menuntut pendekatan interdisipliner (psikologi politik, studi media) untuk memahami disinformasi dan fragmentasi politik.
- Globalisasi norma HAM & hukum internasional: kajian hubungan internasional dan hukum internasional semakin penting untuk memahami bagaimana norma lintas-batas terejawantahkan dalam praktik domestik.
- Kembali pada sejarah & konteks: re-emergence of historical institutionalism menegaskan bahwa analisis jangka panjang, arsip, dan konteks sejarah kunci untuk menjelaskan jalur perkembangan institusional.
Ilmu politik tetap adaptif—mengadopsi metode baru sambil menuntut ketelitian teoretis.
Implikasi praktis untuk pembuat kebijakan, aktivis, dan jurnalis
Untuk pembuat kebijakan: gunakan bukti yang direplikasi dan desain evaluasi yang kuat (RCT jika memungkinkan, tetapi juga case studies yang mendalam saat RCT tidak layak).
Untuk aktivis HAM: integrasikan bukti empiris (survei, dokumentasi kasus) dengan kerangka normatif untuk merancang advokasi yang efektif.
Untuk jurnalis: memahami teori dasar (pengaruh institusi, insentif) membantu melampaui narasi simplistik dan menjelaskan mengapa kebijakan atau skandal muncul, bukan sekadar apa yang terjadi.
Penutup
Ilmu politik adalah alat analitis yang menghubungkan teori normatif dan metode empiris untuk memahami fenomena kekuasaan, institusi, dan perilaku kolektif. Dari analisis sistem David Easton hingga debat antara realisme dan konstruktivisme di tingkat internasional; dari movement behavioral hingga kebangkitan studi institusi—disiplin ini telah berkembang menjadi arena metodologis yang kaya. Kualitas penelitian bergantung pada desain yang jelas, transparansi metodologis, dan etika profesional. Bagi praktisi dan pengamat global, memahami kerangka dan alat ilmu politik bukan hanya akademis: itu kunci untuk merumuskan solusi yang berlandaskan bukti terhadap tantangan demokrasi, tata kelola, dan hak asasi manusia pada abad ke-21.
Referensi
D. Easton, A Systems Analysis of Political Life. John Wiley & Sons / Google Books. Dapat dikases di: https://books.google.com/books/about/A_Systems_Analysis_of_Political_Life.html?id=AvsMAQAAMAAJ
R. A. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press, 1961. (Ringkasan dan referensi). Dapat dikases di: https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Governs%3F
A. Downs, An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, 1957. Dapat dikases di: https://eva.fcs.udelar.edu.uy/pluginfile.php/128954/mod_resource/content/1/Anthony%20Downs%20-%20An%20Economic%20Theory%20of%20Democracy-Harper%20and%20Row%20%281957%29.pdf
J. G. March and J. P. Olsen, “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life,” American Political Science Review (book/pdf), 1984. Dapat dikases di: https://www.rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20and%20Summaries/March%20and%20Olson%201984.pdf
A. Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge University Press, 1999. Dapat dikases di: https://www.cambridge.org/core/books/social-theory-of-international-politics/0346E6FDC74FECEF6D2CDD7EFB003CF2
K. N. Waltz, Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979. Dapat dikases di: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod_resource/content/0/Kenneth%20N.%20Waltz%20Theory%20of%20international%20politics.pdf
G. King, R. O. Keohane, and S. Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press, 1994. Dapat dikases di: https://perguntasaopo.files.wordpress.com/2012/05/kkv_1994_caps-1-e-3.pdf
R. K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 4th ed. Sage Publications, 2009. Dapat dikases di: https://iwansuharyanto.files.wordpress.com/2013/04/robert_k-_yin_case_study_research_design_and_mebookfi-org.pdf
A. L. George and A. Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. MIT Press, 2005. Dapat dikases di: https://indiachinainstitute.org/wp-content/uploads/2018/05/Comparative-Methods-Ch8-George-Bennett-2005.pdf
A. Przeworski and H. Teune, “The Logic of Comparative Social Inquiry,” American Political Science Association, 1970. Dapat dikases di: https://dn790000.ca.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.138830/2015.138830.The-Logic-Of-Comparative-Social-Inquiry.pdf
“A Guide to Professional Ethics in Political Science,” American Political Science Association (APSA). Dapat dikases di: https://www.apsanet.org/Portals/54/APSA%20Files/publications/ethicsguideweb.pdf
“Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool,” Andrew Bennett & Jeffrey T. Checkel (eds.), Cambridge University Press. Dapat dikases di: https://www.cambridge.org/core/books/process-tracing/5BBC24CBF2E89114817741D0476C07A9
Disetujui oleh: Pimpinan Redaksi Cherbon News