%20Republik%20Rakyat%20Tiongkok%20(RRT).png "Prabowo Terima Kunjungan Wang Huning")
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Cherbonnews.com | Jakarta, Indonesia – Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, di Istana Merdeka pada Kamis. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperdalam kemitraan strategis mereka di tengah dinamika geopolitik global.
Rombongan Wang tiba di Istana Merdeka dengan penyambutan upacara kenegaraan, termasuk pertunjukan Tari Pa'gellu dari Toraja oleh 12 penari dan pemusik, yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Setelah berjabat tangan dengan Presiden Prabowo, Wang menandatangani buku tamu kenegaraan.
Pertemuan dilanjutkan dengan pembicaraan tête-à -tête (empat mata) antara kedua pemimpin, yang digambarkan berlangsung "hangat dan konstruktif" menurut siaran pers kepresidenan. Mereka membahas penguatan kerja sama bilateral.
“Rangkaian kunjungan kehormatan Wang Huning menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperdalam hubungan bilateral Indonesia dan RRT yang dapat memberikan dampak nyata bagi rakyat kedua negara,” demikian pernyataan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menunjukkan hadiah kenang-kenangan, termasuk foto bayi panda bernama Satrio Wiratama (Rio). Kehadiran panda ini merupakan bagian dari kerja sama konservasi antara kedua negara.
Delegasi Indonesia yang hadir termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Pertemuan diakhiri dengan working lunch bersama delegasi kedua negara.
Wang Huning, salah satu dari tujuh anggota Standing Committee Politbiro Partai Komunis China, merupakan pejabat tinggi China dengan pengaruh signifikan dalam ideologi dan kebijakan luar negeri. Kunjungannya ke Jakarta terjadi dalam kerangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.
CATATAN EDITOR
Laporan resmi ini memberikan gambaran seremonial yang lengkap, namun meninggalkan ruang kosong substansial yang justru paling penting bagi publik. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, komunikasi pemerintah ke depan perlu:
Melampaui Prosedural, Menuju Substansi: Siaran pers seharusnya merangkum bukan hanya apa yang dilakukan (upacara, menu makan), tetapi apa yang dibahas dan diputuskan. Poin-poin konkret mengenai percepatan proyek strategis (seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung fase berikutnya, industrial hilirisasi), penyelesaian hambatan perdagangan, atau koordinasi kebijakan di forum regional seperti ASEAN harus menjadi inti berita.
Menyajikan Kerangka Kritis yang Seimbang: Setiap penguatan hubungan dengan mitra besar harus disertai konteks tentang bagaimana kepentingan nasional dijaga. Publik membutuhkan penjelasan, meski singkat, tentang bagaimana pemerintah mengelola isu-isu sensitif seperti defisit perdagangan dengan China, perlindungan UMKM, atau penegakan kedaulatan di wilayah perairan. Tanpa ini, narasi yang terbangun bisa terasa naif.
Menyertakan Metrik Keberhasilan yang Jelas: Komitmen untuk "dampak nyata bagi rakyat" perlu dijabarkan menjadi indikator yang dapat dilacak. Apakah dalam bentuk target peningkatan investasi di sektor tertentu, kuota beasiswa, atau percepatan alih teknologi? Tanpa metrik, janji bilateral sulit diukur dan dipertanggungjawabkan.
Mengakui dan Menjelaskan Dinamika yang Kompleks: Hubungan Indonesia-China multidimensi, mencakup unsur kerjasama sekaligus kompetisi. Komunikasi resmi yang matang seharusnya tidak takut mengakui kompleksitas ini, justru untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pemahaman dan strategi yang komprehensif, bukan hanya seremonial.
Peningkatan dalam hal penyajian substansi ini akan mengubah komunikasi pemerintah dari sekadar pencatatan acara menjadi alat pencerdasan publik dan pembangun kepercayaan bahwa hubungan luar negeri dikelola dengan strategis, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Editor: Divisi Politik, Hukum dan HAM
Disetujui oleh: Pimpinan Redaksi Cherbon News