Deepfake & Disinformasi: Menguji Ketahanan Psikologi Opini Publik Warga NU di Era Digital

Ancaman Deepfake bagi Opini Publik NU
Ancaman deepfake & disinformasi uji psikologi opini publik warga NU. Strategi tata kelola digital hadapi gegeran abad kedua.

Cherbonnews.com | Sebuah video beredar luas di WhatsApp Group warga NU. Dalam video tersebut, seorang kiai senior, dengan suara dan wajah yang sangat meyakinkan, menyatakan dukungan politik terhadap calon tertentu—sesuatu yang bertentangan dengan khittah politik NU. Ribuan warga terperangah, sebagian percaya, sebagian bingung, dan sebagian lagi marah karena merasa otoritas keulamaan direkayasa. Keributan (atau gegeran) pun tak terhindarkan di ranah fisik dan digital.

Ternyata, video itu adalah deepfake—konten sintetis buatan kecerdasan artifisial (AI) yang nyaris sempurna. Kasus semacam ini bukan lagi skenario fiksi, melainkan ancaman nyata yang menguji fondasi kepercayaan dan persatuan dalam komunitas. Konflik internal yang sedang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini, yang dipicu oleh isu di luar khittah seperti urusan tambang, menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas organisasi ketika isu yang bersifat emosional dan politis mendominasi wacana.

Dalam situasi seperti ini, deepfake dan disinformasi berpotensi menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkeruh konflik, memanipulasi opini, dan mengalihkan perhatian dari substansi permasalahan.

Deepfake dan disinformasi telah menjadi senjata baru dalam pertarungan memengaruhi psikologi opini publik. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar dengan jaringan pesantren, lembaga pendidikan, dan jutaan pengikut, era digital ini membawa tantangan strategis yang kompleks. Ancaman ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi berpotensi memecah belah soliditas internal, mengganggu proses tata kelola organisasi yang sudah dibangun puluhan tahun, dan mengalihkan perhatian dari agenda penting pembangunan umat. Prof. Dr. Imam Yahya, MA, Dekan FISIP UIN Walisongo, menegaskan bahwa untuk mencegah polarisasi dan disinformasi, masyarakat—termasuk warga NU—harus memiliki ketahanan sosial dan literasi politik yang kuat.

Dalam konteks politik, teknologi ini dapat dengan mudah digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif ke drama sensasional yang bersifat emosional.

Memahami Ancaman: Anatomi Deepfake dan Ekosistem Disinformasi

Untuk melawan suatu ancaman, kita harus terlebih dahulu memahaminya secara mendalam. Deepfake bukan sekadar video palsu biasa.

Apa itu Deepfake? Deepfake adalah konten media (audio, video, atau gambar) yang dibuat atau dimanipulasi dengan kecerdasan artifisial (AI), khususnya teknik pembelajaran mendalam (deep learning), untuk menyajikan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Teknologi ini dapat menyulap wajah seseorang ke tubuh orang lain, memalsukan suara dengan intonasi dan gaya bicara yang identik, serta menciptakan adegan yang terlihat sangat autentik.

Motif dan Aktor di Baliknya

Disinformasi dengan deepfake biasanya didorong oleh tiga motif utama: (1) Politik, untuk menjatuhkan lawan, menciptakan konflik sosial, atau mengalihkan agenda publik; (2) Ekonomi, untuk memanipulasi pasar saham atau merusak pesaing bisnis; dan (3) Sosial, seperti balas dendam pribadi atau ujaran kebencian berbasis identitas.

Deepfake yang sudah jadi akan disuntikkan ke dalam ekosistem disinformasi. Dimulai dari dark web atau kelompok tertutup, lalu dibagikan ke platform media sosial dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, atau Facebook. Di sinilah teori agenda setting bekerja. Media (dalam hal ini, para penyebar) secara repetitif membanjiri linimasa dengan isu ini, sehingga perlahan-lahan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya sebagai isu penting yang harus diperhatikan, menggeser isu-isu lain yang lebih krusial.

Bahayanya bagi NU sangat spesifik. Bagaimana jika deepfake menargetkan:

  • Otoritas kiai dan ketegangan historis antara otoritas syuriah (keagamaan) dan tanfidziyah (eksekutif) yang pernah terjadi?
  • Pesan yang seolah-olah mendiskreditkan salah satu pihak dalam dinamika internal organisasi?
  • Narasi yang sengaja dibuat untuk memperuncing perbedaan di tingkat akar rumput?

Teori Agenda Setting dan Perang Narasi: Bagaimana Opini Publik Dibentuk

Untuk memahami mengapa disinformasi dan deepfake begitu efektif, kita perlu melihat teori klasik komunikasi politik: Agenda Setting. Teori yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw ini intinya menyatakan, media massa mungkin tidak selalu berhasil memberitahu khalayak apa yang harus dipikirkan (to think), tetapi sangat berhasil memberitahu khalayak tentang apa yang harus dipikirkan (what to think about).

Artinya, dengan mendominasi pemberitaan atau penyebaran informasi tentang suatu topik—misalnya, konflik fiktif di tubuh elite NU—para pelaku disinformasi berusaha men-setting agenda publik. Mereka ingin agar pikiran dan percakapan warga NU teralihkan dari program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, atau isu keumatan lainnya, dan justru fokus pada drama yang mereka ciptakan.

Proses ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung mengamplifikasi konten-konten yang memicu emosi (marah, takut, kaget), karena konten seperti itu lebih engagement. Deepfake, dengan sifatnya yang sensasional dan mengejutkan, adalah umpan sempurna untuk algoritma ini. Di sinilah pertarungan sebenarnya terjadi: perang narasi. Sebagaimana dianalisis dalam konteks dinamika NU, konflik seringkali merupakan pertarungan untuk mengendalikan wacana, tentang siapa yang berhak menentukan apa yang benar dan tepat. Deepfake adalah alat tempur baru dalam pertarungan wacana ini.

Membaca Ancaman dengan Kacamata Tata Kelola NU: Dari "Gegeran" Menuju "Ger-ger-an"

NU memiliki sejarah panjang dan mekanisme khas dalam menghadapi dinamika internal, termasuk konflik. Dalam tata kelolanya, NU mengenal dua struktur utama: Syuriah (pimpinan tertinggi keagamaan yang dipegang Rais Aam) dan Tanfidziyah (pimpinan eksekutif yang dipegang Ketua Umum PBNU). Ketegangan antara kedua otoritas ini bukan hal baru dan justru sering menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi.

Sosiolog Lewis Coser berpendapat bahwa konflik dalam kelompok yang besar dan kompleks tidak selalu destruktif. Konflik bisa memiliki fungsi laten untuk mempertegas nilai bersama, memperbarui komitmen anggota, dan menguji efektivitas kelembagaan. Dalam tradisi NU, dinamika ini sering berujung pada "gegeran" (keributan, perdebatan), yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah para sesepuh hingga akhirnya mencapai titik damai yang disebut "ger-ger-an"—situasi di mana para kiai bisa tertawa bersama setelah persoalan selesai.

Ancaman deepfake dan disinformasi adalah "gegeran" virtual yang berpotensi memicu konflik fisik. Tantangannya adalah, konflik virtual ini menyebar cepat, melampaui batas geografis pesantren dan cabang NU, dan sulit dikendalikan melalui mekanisme musyawarah tradisional. Oleh karena itu, tata kelola NU di abad kedua perlu mengadopsi pendekatan baru: mengelola konflik virtual dengan prinsip yang sama seperti mengelola konflik fisik, yaitu dengan mengedepankan dialog, verifikasi (tabayun), dan mengembalikan segala sesuatunya pada tradisi musyawarah.

Strategi Pertahanan: Membangun Ketahanan Digital Warga NU

Lalu, bagaimana strategi konkret yang bisa dibangun? Berdasarkan prinsip tata kelola dan nilai-nilai NU, berikut adalah pilar strategis yang dapat diimplementasikan:

1. Pendidikan Literasi Digital yang Berbasis Nilai Pesantren

  • Konten: Modul pelatihan tidak hanya tentang teknis mengenali hoaks, tetapi menyelipkan nilai al-muhafazah 'ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Verifikasi informasi (tabayun) adalah perintah Quran (QS Al-Hujurat: 6) yang harus menjadi budaya.
  • Sasaran: Dimulai dari pengurus ranting, ibu-ibu Muslimat NU, hingga santri. Melibatkan Pondok Pesantren sebagai episentrum pembelajaran.

2. Memperkuat Kanal Komunikasi Resmi dan Otoritatif

  • NU perlu memiliki dan mengaktifkan kanal komunikasi digital yang cepat, tepercaya, dan mudah diakses (seperti website resmi, aplikasi, atau siaran langsung).
  • Dalam situasi krisis disinformasi, otoritas Syuriah dan Tanfidziyah dapat bersama-sama mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang jelas dan tegas, disebarkan melalui jaringan struktural NU dari tingkat pusat hingga ranting.

3. Membentuk Tim Satgas Digital NU

  • Tim yang terdiri dari ahli IT, komunikasi, ulama, dan pengurus muda. Tugasnya: memantau isu, melakukan verifikasi cepat, merespons hoaks/ deepfake, dan berkoordinasi dengan pihak berwajib jika diperlukan.
  • Tim ini merupakan perwujudan modern dari konsep "forum sesepuh" yang melakukan islah dan klarifikasi, tetapi bekerja di ranah digital.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Stakeholder

  • NU dapat mengambil peran aktif dalam dialog nasional tentang regulasi teknologi deepfake dan penanggulangan disinformasi, menyumbangkan perspektif keagamaan dan kebudayaan.
  • Memanfaatkan jejaring dengan alumni NU di berbagai institusi (kampus, pemerintah, media) untuk membangun pertahanan yang lebih luas.

Tabel: Kerangka Strategi Ketahanan Digital NU

Pilar Strategi Bentuk Aksi Konkret Institusi Pelaksana Utama Prinsip NU yang Dijiwai
Pendidikan & Literasi Workshop tabayun digital, modul berbasis pesantren, konten kreatif (video, infografis) Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, PWNU/PCNU, Pesantren Al-Muhafazah 'ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah; Etika mencari ilmu
Komunikasi Otoritatif Pusat informasi resmi NU, siaran pers bersama, optimasi media sosial PBNU (Biro Komunikasi), LTN PBNU Musyawarah untuk mufakat; Menjaga ukhuwah
Satgas Digital Pemantauan 24/7, verifikasi fakta, respons cepat, edukasi Tim khusus di bawah PBNU/PWNU Amar ma'ruf nahi munkar; Fastabiqul khairat
Kolaborasi & Advokasi Dialog kebijakan, riset bersama, kemitraan dengan media mainstream PBNU, Lembaga Kajian dan Strategi NU Rahmatan lil 'alamin; Menjaga keutuhan bangsa

Pertanyaan Seputar Deepfake dan Peran Warga NU

1. Apa bedanya deepfake dengan hoaks biasa?

Hoaks biasa bisa berupa tulisan, foto yang di-edit sederhana, atau informasi salah. Deepfake lebih canggih karena menggunakan AI untuk membuat video atau suara palsu yang sangat realistis dan sulit dibedakan dengan aslinya oleh mata dan telinga awam.

2. Bagaimana cara sederhana mengecek keaslian sebuah video?

Perhatikan detail: Mata yang berkedip tidak wajar, bayangan yang aneh, atau sync antara bibir dan suara yang tidak pas.
Cek sumber: Dari mana video itu berasal? Akun media sosial resmi atau grup WA yang tidak jelas?
Konfirmasi (tabayun): Jangan langsung sebarkan. Tanyakan kepada pengurus NU setempat atau cari klarifikasi di kanal resmi NU. Gunakan tool verifikasi fakta seperti Turnbackhoax atau cek di situs Kominfo.

3. Sebagai warga NU biasa, apa yang bisa saya lakukan?

Anda adalah garis pertahanan pertama! Patuhi prinsip STOP: Sebar hanya dari sumber terpercaya, Tabayun sebelum share, Orang tua/kiai sebagai rujukan, Pikir dampaknya bagi ukhuwah.

4. Apakah NU memiliki rencana khusus menghadapi ancaman ini?

Dinamika organisasi sebesar NU selalu berkembang. Artikel ini adalah salah satu bentuk analisis dan ajakan untuk menyusun strategi. Banyak PWNU/PCNU yang sudah mulai mengadakan pelatihan literasi digital. Dukungan dan partisipasi aktif warga NU sangat dibutuhkan untuk memperkuat rencana tersebut.

Menjaga Marwah, Memelihara Ukhuwah di Tengah Badai Digital

Ancaman deepfake dan disinformasi terhadap psikologi opini publik warga NU adalah nyata. Teknologi ini dapat menjadi alat untuk memecah belah, mengalihkan perhatian, dan merusak otoritas keulamaan yang telah dibangun dengan susah payah. Namun, sejarah panjang NU menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki ketahanan institusional yang kuat. Konflik dan gegeran, jika dikelola dengan bijaksana melalui musyawarah dan semangat "ger-ger-an", justru dapat menjadi energi untuk pembaruan dan pendewasaan.

Kunci menghadapi era ini terletak pada adaptasi. Tata kelola organisasi NU di abad kedua harus mengintegrasikan ketangguhan digital ke dalam DNA-nya. Dengan memadukan kearifan tradisi—seperti prinsip tabayun, musyawarah, dan menjaga ukhuwah—dengan kecakapan baru dalam literasi digital dan keamanan siber, NU tidak hanya akan bertahan, tetapi mampu menjadi penjaga moderasi dan pencerah di tengah kegelapan informasi.

Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkaran terdekat. Sebarkan konten yang mencerahkan, verifikasi sebelum membagikan, dan aktif terlibat dalam program edukasi yang digerakkan oleh NU. Dengan demikian, kita bukan sekadar menjadi objek pasif dari permainan opini publik, tetapi menjadi aktor cerdas yang menjaga marwah dan memelihara ukhuwah Islamiyah serta kebangsaan kita.

Mari bersama membangun ketahanan digital warga NU. Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda dalam menghadapi disinformasi di komentar below.

Referensi

[1] Universitas Indonesia. Profil Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Fakultas Ilmu Administrasi. [Online].

[2] Harvard Magazine. Letters on migration, capital punishment, House "masters," and more. February 2016. [Online].

[3] Wikipedia. Jay Bahadur. [Online].

[4] Gramedia Literasi. Teori Agenda Setting: Definisi, Prinsip Dasar, dan Contoh Kasusnya. [Online].

[5] Bustomi. Tata kelola NU abad kedua dari gegeran ke ger-ger-an. Antara News Jatim, 3 Desember 2025. [Online].

[6] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Desentralisasi Fiskal Bisa Sejahterakan Masyarakat. 26 Maret 2021. [Online].

[7] Yale University. Undergraduate Courses Spring 2026. Environmental Humanities. [Online].

[8] Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Jay Bahadur. [Online].

[9] Dina Kamila. Agenda Setting sebagai Strategi Kampanye Politik. Kompasiana, 12 November 2018. [Online].

Oleh: Divisi Politik, Hukum dan HAM
Disetujui oleh: Pimpinan Redaksi Cherbon News

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama