 |
| Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin, 1 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Cahyo |
“Alhamdulillah cuaca sudah membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” ujar Presiden Prabowo kepada warga di posko pengungsian. Ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memastikan penanganan berjalan optimal.
Presiden menyebut pemulihan jaringan listrik dan pasokan air bersih sebagai prioritas utama. Ia juga berjanji untuk memperbaiki semua jembatan yang rusak serta membantu warga membangun kembali rumah yang hanyut. “Rumah-rumah yang rusak, yang hanyut akan kita bantu,” tegasnya.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa operasi tanggap darurat juga sedang berjalan paralel di provinsi lain yang terdampak parah, seperti Aceh dan Sumatra Utara. Di beberapa wilayah, akses darat masih terputus sehingga evakuasi dan distribusi logistik mengandalkan helikopter dan pesawat.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban jiwa dan menegaskan solidaritas pemerintah. “Kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban penderitaan,” tuturnya.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu curah hujan ekstrem tinggi telah melanda beberapa wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir, menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan merusak infrastruktur vital.
CATATAN EDITOR
Komunikasi pemerintah dalam merespons bencana ini menunjukkan langkah empatik dengan kehadiran pemimpin tertinggi. Namun, untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik jangka panjang, beberapa aspek perlu diperkuat:
Data yang Terukur dan Terverifikasi: Siaran pers sebaiknya menyertakan data konkret yang dapat diverifikasi, seperti: jumlah pasti penerima bantuan yang telah tercapai, rincian material untuk perbaikan rumah/jembatan, serta target waktu pemulihan listrik dan air bersih di setiap titik. Pernyataan "banyak yang sampai" perlu dikualifikasi dengan angka.
Koordinasi dan Peta Jalan yang Jelas: Publik perlu memahami pembagian peran dan koordinasi antarlembaga (pusat, daerah, TNI/Polri, dan NGO). Lebih penting lagi, diperlukan paparan tentang roadmap pemulihan pascabencana, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dan mitigasi jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Transparansi Anggaran dan Logistik: Untuk menghindari tumpang-tindih dan memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah dapat mempertimbangkan platform terbuka (open-data) yang melacak aliran dana dan logistik bantuan dari sumber hingga penerima akhir. Ini akan meminimalisir mispersepsi dan potensi penyalahgunaan.
Fokus pada Akar Masalah: Respons bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Komunikasi pemerintah perlu mulai menyelipkan komitmen dan langkah konkret menangani akar penyebab, seperti evaluasi tata ruang, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di daerah resapan air, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Dengan mengisi "lubang" informasi ini, komunikasi pemerintah akan beralih dari sekadar menunjukkan kehadiran menjadi mendemonstrasikan tata kelola bencana yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Ini sangat krusial untuk membangun ketahanan nasional menghadapi bencana yang semakin sering akibat perubahan iklim.
Editor: Divisi Politik, Hukum dan HAM
Disetujui oleh: Pimpinan Redaksi Cherbon News