 |
| Bedah strategi Divide et Impera dari psikologi sosial untuk ketahanan NU. Pahami modus, dampak, dan solusinya. |
Bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), memahami strategi Divide et Impera bukan sekadar pelajaran sejarah. Ia adalah instrumen analisis kritis untuk membaca dinamika internal organisasi dan relasi sosial-politik di sekitarnya. NU, dengan basis massa yang luas, jaringan pesantren yang kuat, dan peran sosio-kultural yang mendalam, secara alami menjadi entitas yang memiliki daya tarik sekaligus kerentanan terhadap politik pecah belah ini. Jika dahulu penjajah Belanda menerapkannya dengan jelas—seperti memecah Kesultanan Mataram melalui Perjanjian Giyanti (1755) dan Salatiga (1757), atau membentuk negara-negara boneka pasca-1945 untuk menggagalkan NKRI—maka di era kontemporer, operasi strategi Divide et Impera telah bertransformasi menjadi lebih halus, kompleks, dan psikologis.
Artikel ini akan membedah strategi kuno ini dari kacamata psikologi sosial untuk memahami bagaimana ia bekerja mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kolektif warga NU. Tujuannya adalah membekali kita dengan kesadaran kritis (critical awareness) dan alat analisis (analytical tools) untuk mengidentifikasi bibit-bibit perpecahan, menjaga kohesi, dan memperkuat tata kelola organisasi berbasis pada nilai-nilai fundamental Ahlussunnah wal Jama’ah: tawassuth (moderasi), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan yang terpenting, ‘adalah (keadilan) serta ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam). Dengan mempelajari anatomi “penyakit” perpecahan, kita dapat merancang “imunitas organisasi” yang lebih tangguh.
Anatomi Divide et Impera – Dari Strategi Militer ke Rekayasa Sosial
Strategi Divide et Impera bukanlah temuan modern. Awalnya, ini adalah strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis dalam ekspansinya sejak abad ke-15 untuk menaklukkan wilayah dengan sumber daya alam melimpah. Machiavelli dalam The Art of War menggambarkannya sebagai seni seorang pemimpin perang untuk melemahkan musuh dengan membagi konsentrasi pasukan mereka, baik dengan menanamkan kecurigaan di antara para sekutu atau memaksa mereka memisahkan diri sehingga menjadi lebih lemah.
Namun, seiring waktu, strategi ini berevolusi dari sekadar taktik militer menjadi strategi politik yang canggih untuk mempertahankan kekuasaan. Ia tidak lagi hanya membelah wilayah secara fisik, tetapi terutama membelah kesadaran, solidaritas, dan identitas sosial. Dalam konteks Indonesia, Belanda (VOC) adalah aktor yang paling piawai menerapkannya. Mereka mempelajari dengan seksama struktur sosial, garis ketegangan, dan ambisi pribadi di kerajaan-kerajaan Nusantara, lalu mengeksploitasinya.
Mengeksploitasi Perbedaan yang Ada: Strategi ini tidak menciptakan pemilahan baru dari nol, melainkan mengeksploitasi perbedaan identitas kelompok yang sudah ada (etnis, agama, kelas sosial, garis keturunan, mazhab fiqih) dan mempertajam kontras nilai di antara mereka. VOC mengadu-domba kesultanan, memanfaatkan konflik suksesi, dan memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu untuk dijadikan kaki tangan.
Membangun Sistem Segregasi: Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menginstitusionalkan politik pecah belah ini melalui kebijakan seperti Staatsregeling (Peraturan Negara) tahun 1854, yang membagi populasi Hindia Belanda menjadi tiga lapisan hukum berbeda: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, India), dan Pribumi. Ini adalah upaya sistematis untuk mencegah solidaritas horizontal antar kelompok terjajah.
Transformasi di Era Modern: Pasca-kolonial, strategi ini tetap hidup. Ia diterapkan oleh rezim otoriter untuk menekan oposisi, muncul dalam bentuk rasisme, fanatisme sektarian, atau digunakan dalam kompetisi bisnis dan politik praktis. Operasinya kini sering kali bersifat ideologis dan psikologis, menciptakan teror acak, menyebarkan informasi yang menyesatkan (hoax), atau membingkai konflik horisontal untuk mengalihkan perhatian dari isu substansial.
Psikologi Sosial di Balik Politik Pecah Belah – Bagaimana Pikiran dan Emosi Kita Dimanipulasi?
Pada tingkat individu dan kelompok, strategi Divide et Impera beroperasi dengan memanipulasi sejumlah prinsip dasar psikologi sosial. Pemahaman ini krusial karena musuh yang tak terlihat lebih berbahaya.
In-Group vs. Out-Group Bias: Manusia secara alami cenderung mengelompokkan diri dalam “kita” (in-group) dan “mereka” (out-group). Strategi pecah belah memperbesar dan memanipulasi bias ini dengan stereotip negatif, narasi ancaman, dan zero-sum thinking (keuntungan satu kelompok berarti kerugian kelompok lain). Jika di NU ada perbedaan pandangan furu’iyyah (fikih cabang) atau strategi perjuangan, politik adu domba akan bekerja menjadikan perbedaan ini sebagai garis pemisah identitas yang kaku.
Konflik Realistik dan Persepsi Kelangkaan: Teori Konflik Realistik menyatakan bahwa persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas (kekuasaan, anggaran, pengaruh, legitimasi) dapat memicu prasangka dan permusuhan antar kelompok. Manipulator sengaja membingkai situasi sebagai persaingan yang tidak sehat dan menciptakan persepsi kelangkaan, seolah-agar kemajuan satu kubu harus mengorbankan kubu lain.
Penguatan Identitas Sosial dan Kebutuhan akan Kepastian: Di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleks, individu mencari kepastian dan harga diri melalui identitas kelompoknya. Politisi pecah belah menawarkan identitas yang disederhanakan dan musuh bersama untuk mengonsolidasi dukungan. Mereka menawarkan jawaban hitam-putih atas masalah abu-abu, yang sering kali lebih menarik secara emosional daripada analisis yang mendalam dan nuanced.
Efek Penyebaran Tanggung Jawab dan Dehumanisasi: Dalam kelompok besar, tanggung jawab moral individu cenderung menyebar (diffusion of responsibility). Ditambah dengan narasi yang mendemonisasi “kelompok lain”, proses dehumanisasi menjadi lebih mudah. Ujaran kebencian dan stigmatisasi tumbuh subur dalam iklim seperti ini, karena pelaku merasa didukung oleh “kelompoknya” dan tidak melihat korban sebagai manusia seutuhnya.
Modus Operandi Kontemporer dan Kerentanan dalam Organisasi Sosial-Keagamaan
Dalam konteks organisasi besar seperti NU, operasi strategi Divide et Impera bisa muncul dari internal maupun eksternal, dengan modus yang beragam. Berikut adalah tabel yang mengidentifikasi beberapa modus operandi dan contoh manifestasinya yang potensial:
Tabel 1: Modus Operandi Divide et Impera dalam Organisasi Sosial-Keagamaan
| Modus Operandi | Deskripsi | Contoh Manifestasi (Hipotetis) |
|---|---|---|
| 1. Politik Identitas & Primordial | Mengeksploitasi sentimen kesukuan, kedaerahan, atau garis genealogis (misalnya: putra daerah vs pendatang, keturunan kiai tertentu) untuk kepentingan politik praktis seperti Pilkada atau kongres. | Kampanye “saudara kita sendiri” yang mengabaikan kompetensi dan integritas dalam pemilihan pengurus wilayah. |
| 2. Politik Mazhab & Ideologi | Mempertajam perbedaan pemikiran keagamaan (misalnya: tradisionalis vs pembaharu) atau orientasi politik (nasionalis vs religius) hingga melampaui batas diskusi sehat, lalu mengaitkannya dengan label “tidak loyal” atau “keluar dari manhaj”. | Menyebut kelompok yang berbeda pendapat strategis dalam berhubungan dengan negara sebagai “liberal” atau “fundamentalis” secara peyoratif. |
| 3. Penciptaan Isu & Distraksi | Mengalihkan perhatian publik dari isu substansif (korupsi, mismanagement, kegagalan program) dengan membesar-besarkan konflik personal atau isu simbolik yang bersifat emosional. | Menyebarkan gosip tentang konflik pribadi antar elite NU saat audit internal menemukan indikasi penyimpangan keuangan. |
| 4. Kooptasi Elit & Politik Belah Bambu | Mendekati dan “membeli” loyalitas sebagian elite atau kiai karismatik untuk membuat kebijakan atau fatwa yang melemahkan oposisi internal, atau memecah suara dalam musyawarah. | Menjanjikan jabatan atau proyek kepada kiai pengasuh pesantren besar agar mempengaruhi santri dan warga untuk memilih calon tertentu dalam Muktamar. |
| 5. Disinformasi & Hoax Berjaringan | Menyebarkan informasi palsu, dokumen palsu, atau rekayasa konteks (deepfake) melalui media sosial dan aplikasi percakapan untuk menciptakan kekacauan informasi, saling curiga, dan erosi kepercayaan pada pimpinan resmi. | Viralnya broadcast tentang “rencana penghapusan madrasah diniyah” atau “penggantian qunut” yang dikaitkan dengan salah satu garis organisasi. |
Membangun Ketahanan Organisasi: Strategi Tata Kelola NU yang Anti-Pecah Belah
Lantas, bagaimana Nahdlatul Ulama dapat membangun tata kelola organisasi yang tangguh terhadap politik pecah belah? Jawabannya terletak pada revitalisasi nilai-nilai dasar dan penerapan prinsip kepemimpinan organisasi (organizational leadership) yang adaptif.
Memperkuat Komunikasi Internal yang Transparan dan Bermartabat: Salah satu penangkal utama divide et impera adalah komunikasi. NU perlu memiliki saluran komunikasi resmi yang jelas, transparan, dan cepat dalam merespons isu. Mekanisme musyawarah (deliberasi) dan mufakat harus diperkuat di semua level, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai ruang di mana perbedaan pendapat disampaikan dengan adab (akhlaqul karimah) dan ditujukan untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan golongan.
Menerapkan Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) dan Transformasional: Pimpinan NU di semua tingkatan harus mencontohkan kepemimpinan pelayan yang mengutamakan pengembangan anggota dan pencapaian tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Gaya kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, memotivasi dengan visi bersama (menjaga keutuhan NKRI, mengangkat harkat masyarakat), dan mendorong inovasi juga sangat dibutuhkan untuk menangkal politik transaksional yang rawan adu domba.
Mengembangkan Literasi Media dan Pendidikan Kritis Warga NU: Warga NU, mulai dari pengurus hingga basis, harus diedukasi tentang melek media digital (digital literacy) dan berpikir kritis (critical thinking). Program-program di pesantren, majelis taklim, dan forum warga harus memasukkan materi tentang bahaya hoax, cara verifikasi informasi, dan etika bermedia sosial. Ini adalah bentuk jihad literasi di era digital.
Merawat Memori Kolektif dan Nilai Ukhuwah: Sejarah panjang NU penuh dengan contoh bagaimana persatuan dan ukhuwah islamiyah mengalahkan upaya pecah belah. Kisah ini harus terus diceritakan ulang. Perbedaan pandangan di internal Ahlussunnah wal Jama’ah adalah keniscayaan (ikhtilaf), namun ia berada dalam bingkai kesatuan prinsip (ushul). Menegakkan keadilan (‘adalah) dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pembagian sumber daya dan kesempatan, adalah kunci untuk mencegah rasa sakit hati yang bisa dieksploitasi.
Membangun Sistem dan Prosedur yang Objektif: Tata kelola yang baik meminimalisir ruang bagi rekayasa. NU perlu memiliki sistem rekrutmen, promosi, penyaluran bantuan, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan kriteria objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Ini akan mengurangi ketergantungan pada “politik belas kasihan” yang rawan manipulasi.
Kajian Kasus Hipotetis: Ketegangan di Pengurus Cabang NU “Damai Jaya”
Sebuah isu tanah wakaf di PCNU “Damai Jaya” memanas. Kelompok A (didominasi kiai tua) ingin membangun pesantren baru. Kelompok B (didominasi akademisi muda) ingin membangun pusat pelatihan ekonomi. Komunikasi macet. Seorang aktor eksternal dengan kepentingan komersial atas tanah tersebut mulai menyebarkan pesan gelap: “Kelompok B dianggap kurang mengutamakan pendidikan agama,” sementara di kelompok A disebarkan bahwa “Kiai tua dianggap kolot dan menghambat kemajuan.” Suasana perpecahan mulai terasa.
Analisis & Solusi berbasis Prinsip Tata Kelola Tangguh:
- Fasilitasi Dialog Terstruktur: Pimpinan wilayah (PWNU) turun tangan sebagai fasilitator netral, mengadakan duduk bersama dengan agenda jelas dan moderator yang dihormati semua pihak.
- Kembali ke Prinsip Dasar: Dialog diawali dengan mengingatkan semua pihak pada tujuan utama NU: membangun kemaslahatan umat (jalbul mashalih). Pertanyaannya dirumuskan ulang: “Bagaimana pengelolaan tanah wakaf ini bisa memberikan kemaslahatan terbesar untuk warga NU Damai Jaya?”
- Cari Solusi Integratif: Daripada memilih A atau B, cari opsi C yang mengintegrasikan keduanya. Misalnya, desain bangunan yang memadukan ruang pendidikan agama dan ruang pelatihan keterampilan, atau pembagian waktu dan area yang proporsional.
- Komunikasikan Keputusan dengan Jelas: Hasil musyawarah yang telah disepakati dikomunikasikan secara terbuka dan transparan kepada seluruh warga melalui saluran resmi, untuk mencegah informasi simpang siur.
Merawat Persatuan sebagai Sebuah Pilihan Aktif dan Sadar
Strategi Divide et Impera adalah cermin dari sisi gelap dinamika kekuasaan dan sosial. Pemahaman mendalam tentangnya dari perspektif sejarah, politik, dan psikologi sosial bukan untuk membuat kita paranoid, tetapi untuk membuat kita waspada dan cerdas. Bagi NU, organisasi yang dibangun di atas fondasi persaudaraan (ukhuwah) dan kebinekaan dalam kesatuan, ketahanan terhadap politik pecah belah adalah prasyarat untuk terus berkontribusi bagi bangsa.
Persatuan bukanlah kondisi statis yang sekali tercapai lalu abadi. Ia adalah sebuah pilihan aktif yang harus terus diperbarui, dirawat, dan diperjuangkan setiap hari melalui tata kelola yang baik, komunikasi yang sehat, kepemimpinan yang melayani, dan pendidikan kritis terhadap warga. Dengan senantiasa kembali ke khittah 1926, menjaga ashabiyah (solidaritas) yang positif, dan mengedepankan kemaslahatan umat, insyaallah NU akan tetap menjadi “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” bagi anak bangsa, yang kokoh dari dalam dan tangguh menghadapi segala bentuk ujian perpecahan.
Mari kita mulai dari diri kita dan lingkaran terdekat kita:
- Berhenti menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.
- Selalu mencari titik temu (kalimatun sawa’) dalam setiap perbedaan.
- Mengutamakan adab dan etika dalam setiap diskusi, termasuk di media sosial.
- Mendukung proses dan sistem yang adil serta transparan di tubuh organisasi.
Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda dalam menjaga ukhuwah di lingkungan NU Anda di kolom komentar!
Referensi
[1] “Memahami Politik Adu Domba di Indonesia,” Gramedia.com. [Online].
[2] “Management 101: Understanding Organizational Leadership,” National University Blog. [Online].
[3] B. O’Connor, “Understanding Manipulation Techniques: The Power of ‘Divide and Conquer’,” Bryant O’Connor Blog, Jul. 09, 2023. [Online].
[4] R. Saptamaji, “Memahami Operasi Strategi Devide et impera,” Berdikari Online. [Online].
[5] “Bachelor of Science in Organizational Leadership,” National University. [Online].
[6] “Politik pecah belah,” Wikipedia. [Online].
Disetujui oleh: Pimpinan Redaksi Cherbon News